Investasi Bodong dalam Perspektif Hukum: Tinjauan Pasal KUHP yang Berlaku
1. Pengertian Investasi Bodong
Investasi bodong adalah aktivitas investasi yang dijalankan dengan cara-cara curang, tanpa perizinan yang sah dari otoritas keuangan, serta menjanjikan keuntungan yang tidak realistis. Biasanya, skema ini mengandalkan model bisnis berantai (multi-level marketing) atau skema ponzi, yang beroperasi dengan memanfaatkan dana dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Skema ini tidak menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang nyata, sehingga bersifat tidak berkelanjutan dan pada akhirnya akan merugikan investor.
2. Dasar Hukum Investasi Bodong: Pasal 378 KUHP
Secara umum, tindakan penipuan yang terjadi dalam kasus investasi bodong dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini mengatur:
> “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Berdasarkan pasal ini, komponen utama dari tindak pidana penipuan yang relevan dengan investasi bodong meliputi:
Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: Pelaku investasi bodong biasanya memiliki niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
Penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan: Pelaku sering kali menggunakan berbagai metode, seperti memalsukan identitas perusahaan atau menawarkan skema keuntungan besar untuk menarik korban.
Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan harta atau kekayaan: Korban termotivasi untuk menyerahkan uang atau harta setelah terpengaruh oleh janji keuntungan tinggi.
Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, perbuatan pelaku investasi bodong dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.
3. Pasal Lain yang Dapat Digunakan: UU ITE dan UU Perbankan
Selain Pasal 378 KUHP, ada beberapa undang-undang lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku investasi bodong, terutama dalam konteks online. Beberapa di antaranya adalah:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan:
> “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”
Pasal ini relevan jika pelaku melakukan penyebaran informasi palsu mengenai skema investasi melalui platform online atau media sosial. Pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang melarang pengumpulan dana masyarakat tanpa izin. Jika investasi bodong dijalankan tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku dapat dianggap melanggar peraturan terkait penghimpunan dana yang sah.
4. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Perlindungan Korban
Untuk mengatasi masalah ini, OJK berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari investasi ilegal. OJK secara rutin mengeluarkan daftar perusahaan investasi ilegal yang tidak memiliki izin. Mereka juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan, seperti memblokir situs atau aplikasi investasi bodong.
Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati sebelum melakukan investasi, terutama jika penawaran tersebut datang dari sumber yang tidak resmi dan menjanjikan keuntungan tinggi. OJK juga menyediakan layanan pengaduan bagi korban, di mana masyarakat bisa melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait investasi ilegal.
5. Penyelesaian Hukum untuk Korban Investasi Bodong
Korban investasi bodong dapat melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian atau otoritas terkait untuk ditindaklanjuti secara hukum. Selain itu, korban dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan nasihat dan pendampingan dalam proses hukum.
Namun, penting bagi korban untuk memahami bahwa proses pemulihan dana tidaklah mudah. Dalam kebanyakan kasus investasi bodong, pelaku sudah mengalihkan dana korban ke rekening yang sulit dilacak atau bahkan sudah digunakan untuk kepentingan pribadi.
6. Kesimpulan
Investasi bodong adalah bentuk penipuan yang merugikan masyarakat dan diatur dalam Pasal 378 KUHP serta undang-undang lainnya. Melalui regulasi yang ketat dan peran aktif dari OJK, diharapkan kasus-kasus serupa dapat dicegah. Bagi masyarakat, kehati-hatian dan pemahaman terhadap skema investasi yang aman sangatlah penting. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, dan selalu cek legalitas perusahaan investasi sebelum berinvestasi.
