Berapa Persen Potongan QRIS? Penjelasan dan Kebijakan Terbaru
Salah satu aspek penting dalam penggunaan QRIS adalah adanya potongan biaya layanan atau MDR (Merchant Discount Rate) yang dikenakan kepada pelaku usaha. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan sistem pembayaran sekaligus memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, seperti bank, penyedia jasa sistem pembayaran, dan pelaku usaha.
Kebijakan Baru Potongan QRIS
Dalam kebijakan terbaru, potongan biaya layanan QRIS hanya dikenakan apabila transaksi melebihi nominal tertentu. Berikut adalah penjelasan rinci tentang kebijakan ini:
1. Batas Minimum Transaksi
Biaya layanan QRIS dikenakan hanya pada transaksi dengan nominal lebih dari Rp 500.000. Hal ini berarti transaksi dengan nominal di bawah Rp 500.000 tidak akan dikenai potongan biaya layanan.
2. Persentase Potongan Biaya
Potongan yang berlaku adalah sebesar 0,7% dari total nilai transaksi. Sebagai contoh:
Jika seorang konsumen membayar Rp 1.000.000 menggunakan QRIS, maka pemilik usaha akan dikenakan potongan sebesar:
Rp 1.000.000 × 0,7% = Rp 7.000.
3. Penerapan untuk Semua Skala Usaha
Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis usaha, baik kecil, menengah, maupun besar. Namun, usaha mikro memiliki kebijakan khusus yang sering kali memberikan keringanan biaya, tergantung pada inisiatif pemerintah atau penyedia layanan pembayaran.
Keuntungan Kebijakan Ini bagi Pemilik Usaha
1. Mengurangi Beban Biaya untuk Transaksi Kecil
Dengan batas minimum Rp 500.000, pemilik usaha kecil yang umumnya memiliki nilai transaksi lebih rendah tidak perlu khawatir terhadap potongan biaya layanan untuk transaksi bernilai kecil.
2. Mendorong Transaksi Non-Tunai
Pemilik usaha didorong untuk menerima pembayaran digital tanpa takut potongan yang terlalu tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional mereka.
3. Transparansi Biaya
Dengan kebijakan persentase potongan yang jelas, pemilik usaha dapat menghitung biaya yang mereka keluarkan berdasarkan volume transaksi.
Tantangan yang Mungkin Dihadapi
Meski kebijakan ini membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang mungkin muncul, seperti:
Beban bagi Usaha Besar:
Potongan 0,7% untuk transaksi besar dapat menjadi signifikan jika dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Pemilik usaha besar mungkin perlu mengatur strategi untuk mengelola biaya ini.
Kurangnya Pemahaman:
Tidak semua pemilik usaha memahami struktur biaya ini. Oleh karena itu, edukasi mengenai kebijakan QRIS menjadi sangat penting.
Apa Itu MDR dalam QRIS?
MDR adalah biaya layanan yang dikenakan kepada pedagang atas penggunaan fasilitas QRIS. Biaya ini biasanya digunakan untuk:
1. Menutup biaya operasional penyedia jasa pembayaran.
2. Mendukung pengembangan infrastruktur pembayaran digital.
3. Memberikan insentif kepada penyedia layanan agar terus meningkatkan kualitas layanan.
Dampak Kebijakan Baru pada Ekosistem Digital
Dengan adanya pembaruan kebijakan potongan QRIS ini, ekosistem pembayaran digital diharapkan semakin berkembang. Kebijakan ini tidak hanya mendorong para pelaku usaha untuk mengadopsi metode pembayaran non-tunai, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi digital.
Namun, agar implementasi kebijakan ini berhasil, kolaborasi antara pemerintah, bank, penyedia jasa pembayaran, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami aturan yang berlaku dan merasakan manfaatnya secara langsung.
Kesimpulan
Potongan QRIS sebesar 0,7% dengan batas minimum transaksi Rp 500.000 adalah kebijakan yang berupaya menciptakan keseimbangan antara efisiensi biaya bagi pelaku usaha dan keberlanjutan sistem pembayaran digital. Pemilik usaha di semua skala perlu memahami kebijakan ini agar dapat memanfaatkannya secara optimal dalam pengelolaan bisnis mereka.
Sebagai pengguna QRIS, penting juga untuk terus memantau kebijakan terbaru dari Bank Indonesia atau penyedia layanan pembayaran agar selalu mendapatkan informasi terkini terkait penggunaan QRIS.
