Sejarah Kewenangan dan Struktur Pembiayaan Kepolisian Indonesia

namaguerizka.com Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, struktur dan kewenangan Djawatan Kepolisian Negara—sekarang dikenal sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)—berbeda dengan yang kita kenal saat ini. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, kepolisian awalnya beroperasi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Pola koordinasi ini menjadikan kepolisian sebagai bagian dari struktur pemerintahan sipil, bukan militer. Namun, pengaturan di bawah Kementerian Dalam Negeri tersebut membawa sejumlah konsekuensi, terutama dalam hal koordinasi anggaran dan tanggung jawab keuangan kepolisian.

### 1. Struktur Koordinasi dan Tanggung Jawab

Djawatan Kepolisian Negara berdiri pada tahun 1945 dan awalnya merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang bekerja sama erat dengan kepala daerah di setiap wilayah. Karena kepolisian masih berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, peran koordinasi ini membuat kepolisian memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah sipil, termasuk dalam hal penentuan kebijakan keamanan dan ketertiban. Namun, dengan berada di bawah kementerian tersebut, Djawatan Kepolisian Negara tidak memiliki kemandirian yang kuat, terutama dalam urusan anggaran dan pengelolaan sumber daya. 

Kepala Daerah pada masa itu memiliki kewenangan cukup besar untuk mengatur dukungan anggaran bagi operasional kepolisian di daerahnya masing-masing. Hal ini berarti bahwa tidak ada sistem anggaran pusat yang mengatur keseluruhan kebutuhan kepolisian secara nasional. Sistem anggaran semacam ini menempatkan kepala daerah sebagai pihak yang harus memastikan ketersediaan dana untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian, termasuk gaji personel dan logistik dasar seperti peralatan dan fasilitas.

### 2. Kendala Dalam Pendanaan Terpusat

Salah satu kendala utama yang muncul dari struktur pendanaan ini adalah ketidakseragaman dukungan anggaran bagi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Karena setiap kepala daerah memiliki sumber daya anggaran yang berbeda-beda, kemampuan untuk mendukung kebutuhan kepolisian juga bervariasi. Wilayah dengan anggaran daerah yang lebih besar mampu memberikan dukungan yang lebih memadai, sementara wilayah dengan anggaran terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kepolisian. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kemampuan kepolisian untuk melaksanakan tugas dan menjaga keamanan secara optimal.

Ketiadaan anggaran terpusat juga membuat penanganan isu-isu keamanan menjadi lebih kompleks. Misalnya, jika terdapat situasi yang memerlukan mobilisasi besar-besaran atau penanganan khusus, setiap wilayah harus menanggung biayanya sendiri, yang kadang tidak memadai. Situasi ini memengaruhi efektivitas kepolisian dalam menjalankan tugas dan berkontribusi pada kompleksitas peran kepolisian sebagai penjaga keamanan yang andal dan responsif terhadap kebutuhan nasional.

### 3. Menuju Kemandirian Anggaran dan Reformasi Struktur Kepolisian

Kondisi ketergantungan pada kepala daerah ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perlunya reformasi dalam struktur dan pembiayaan kepolisian. Seiring berjalannya waktu, muncul desakan agar kepolisian mendapatkan kemandirian dan anggaran yang lebih stabil agar bisa menjalankan tugasnya secara merata dan optimal di seluruh wilayah. Hal ini mendorong terjadinya perubahan penting di dalam sistem kepolisian, terutama dengan mulai diberlakukannya sistem anggaran terpusat untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran daerah.

Pada tahun-tahun berikutnya, kepolisian Indonesia akhirnya dialihkan dari Kementerian Dalam Negeri menjadi lembaga tersendiri yang berada langsung di bawah Presiden, yang dikenal sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dengan perubahan ini, Polri memperoleh anggaran terpusat yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Pembiayaan terpusat ini memungkinkan Polri untuk memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya, baik secara operasional maupun logistik. 

### 4. Dampak dari Perubahan Struktur dan Anggaran Terpusat

Perubahan sistem pembiayaan menjadi terpusat berdampak signifikan pada profesionalitas dan kualitas pelayanan kepolisian. Dengan anggaran yang lebih stabil dan terkonsolidasi, Polri memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan, peralatan modern, dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugasnya. Di sisi lain, kemandirian ini juga menuntut kepolisian untuk lebih akuntabel dalam mengelola anggaran dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Anggaran yang memadai memudahkan Polri dalam mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pelayanan keamanan, termasuk program pelatihan bagi personel, pengadaan alat dan teknologi, serta pembangunan fasilitas di berbagai daerah.

### Kesimpulan

Pada masa awal kemerdekaan, Djawatan Kepolisian Negara berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, yang membuat sistem pendanaannya bergantung pada anggaran masing-masing kepala daerah. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait ketimpangan dukungan anggaran dan ketergantungan pada sumber daya lokal. Perubahan yang akhirnya membawa kepolisian langsung di bawah naungan Presiden serta diberlakukannya sistem anggaran terpusat menciptakan kemandirian yang