Apakah Gubernur Itu PNS? Penjelasan Lengkap tentang Status Gubernur dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
### Gubernur, Bupati, dan Walikota: Apakah Mereka Termasuk ASN?
Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk memahami terlebih dahulu perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat negara. PNS merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu individu yang bekerja untuk pemerintah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dan mereka diangkat melalui proses seleksi tertentu. ASN diatur oleh **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, yang menetapkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, gubernur, bupati, dan walikota tidak termasuk dalam kategori ASN. Mereka bukan bagian dari PNS, melainkan merupakan **pejabat negara**. Hal ini berarti mereka bukan pegawai yang diangkat melalui mekanisme ASN, tetapi dipilih melalui proses politik, seperti pemilihan umum (Pemilu). Status sebagai pejabat negara membuat gubernur, bupati, dan walikota memiliki peran dan kedudukan yang berbeda dibandingkan dengan ASN.
### Definisi dan Peran Pejabat Negara
Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pejabat negara adalah individu yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan yang dipilih melalui proses politik atau diangkat secara langsung oleh pejabat lain yang memiliki wewenang untuk itu. Pejabat negara meliputi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan juga gubernur, bupati, dan walikota.
Dengan kata lain, gubernur, bupati, dan walikota menduduki posisi sebagai **pemimpin eksekutif di tingkat daerah**, tetapi tidak diangkat sebagai ASN. Mereka memiliki mandat politik dari masyarakat melalui pemilihan langsung untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
### Tugas dan Tanggung Jawab Gubernur
Sebagai pejabat negara, gubernur memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi dan menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Beberapa tugas pokok gubernur antara lain:
1. **Menjalankan Pemerintahan Daerah**: Gubernur berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat provinsi, yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik di wilayah provinsi.
2. **Mewakili Pemerintah Pusat**: Gubernur juga bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang berarti gubernur berperan dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar tercipta sinergi dalam pelaksanaan program-program nasional.
3. **Pengawasan dan Koordinasi dengan Bupati/Walikota**: Di tingkat provinsi, gubernur memiliki tugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Gubernur juga berperan dalam melakukan koordinasi dengan bupati dan walikota terkait pelaksanaan program pembangunan daerah.
4. **Membina Aparatur Sipil Negara**: Walaupun gubernur bukan ASN, mereka memiliki wewenang dalam membina ASN di lingkup pemerintah provinsi. Gubernur memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan terkait pengelolaan ASN di wilayahnya.
5. **Pelaksanaan Fungsi Eksekutif**: Sebagai kepala eksekutif di tingkat provinsi, gubernur memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif yang mencakup perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan pelayanan publik.
### Gaji dan Fasilitas Gubernur
Karena gubernur merupakan pejabat negara, bukan ASN, maka gaji dan tunjangan yang diterima gubernur berbeda dari PNS. Gubernur menerima gaji yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yang biasanya ditambah dengan berbagai tunjangan dan fasilitas, seperti rumah dinas, kendaraan dinas, dan anggaran operasional.
Meskipun begitu, gaji pokok gubernur relatif tidak sebesar yang dibayangkan, karena sebagian besar penghasilan gubernur bersumber dari tunjangan, fasilitas, serta dana operasional yang disediakan oleh negara. Besarnya dana operasional ini bervariasi, tergantung pada ukuran wilayah provinsi dan anggaran yang dimiliki daerah tersebut.
### Perbedaan Utama antara ASN dan Pejabat Negara
Ada beberapa perbedaan utama antara ASN (termasuk PNS) dan pejabat negara seperti gubernur:
1. **Proses Pengangkatan**: ASN, khususnya PNS, diangkat melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan prestasi. Sebaliknya, gubernur diangkat melalui proses politik, yakni pemilihan umum langsung oleh rakyat di provinsinya.
2. **Status Kepegawaian**: PNS merupakan bagian dari ASN yang bekerja di bawah aturan yang ketat, dengan hierarki yang jelas dalam birokrasi pemerintahan. Sementara itu, gubernur merupakan pejabat politik yang dipilih untuk jangka waktu tertentu (5 tahun), dengan masa jabatan yang dapat diperpanjang melalui pemilihan kembali.
3. **Tanggung Jawab dan Wewenang**: ASN, termasuk PNS, bekerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari di bawah arahan pejabat negara. Gubernur memiliki tanggung jawab lebih luas sebagai pemimpin politik yang menentukan kebijakan di tingkat provinsi dan berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
### Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gubernur bukan merupakan PNS atau bagian dari ASN, melainkan merupakan pejabat negara. Gubernur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah, namun berbeda dengan ASN, gubernur dipilih melalui proses politik dan memiliki mandat untuk menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa jabatan gubernur bersifat politis, dan bukan jabatan birokratis yang dipegang oleh ASN.
