Perbedaan Antara OJK dan Bank Indonesia: Fungsi, Peran, dan Wewenang
### 1. **Latar Belakang Pembentukan**
**Bank Indonesia (BI)** merupakan bank sentral Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1953, menggantikan De Javasche Bank. BI menjadi lembaga yang berperan utama dalam menjaga stabilitas moneter di Indonesia. Sebagai bank sentral, BI memiliki tugas utama dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, baik dari sisi nilai tukar maupun inflasi.
Sementara itu, **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, terutama setelah krisis ekonomi 1997-1998. OJK mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2013, menggantikan peran pengawasan perbankan yang sebelumnya berada di bawah BI dan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).
### 2. **Peran dan Tanggung Jawab Utama**
#### a. **Bank Indonesia (BI)**
Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama dalam menjalankan tugasnya:
- **Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter**: BI berperan dalam menentukan suku bunga acuan, yaitu BI Rate atau BI 7-Day Reverse Repo Rate, yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Selain itu, BI juga bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan devisa serta pengendalian likuiditas melalui operasi pasar terbuka.
- **Menjaga stabilitas sistem keuangan**: Meskipun OJK yang bertanggung jawab dalam pengawasan lembaga keuangan, BI tetap berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro, terutama melalui kebijakan moneter dan pengaturan sistem pembayaran.
- **Mengatur dan mengawasi sistem pembayaran**: BI bertugas mengatur sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan aman dan efisien. Dalam era digital, BI juga mengatur berbagai instrumen pembayaran elektronik seperti uang elektronik (e-money) dan layanan perbankan digital.
#### b. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
OJK memiliki tugas yang lebih spesifik dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Tugas utama OJK meliputi:
- **Mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan**: OJK bertanggung jawab untuk mengawasi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) lainnya. OJK memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga stabilitas sektor keuangan secara mikro.
- **Melindungi konsumen jasa keuangan**: OJK juga berperan dalam melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan. Ini mencakup pengaturan tentang transparansi produk, penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan, serta upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
- **Mengeluarkan regulasi dan kebijakan pengawasan sektor jasa keuangan**: OJK memiliki wewenang untuk membuat regulasi yang mengatur tentang tata cara operasional lembaga jasa keuangan, termasuk aspek-aspek seperti permodalan, tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko.
### 3. **Wewenang dalam Kebijakan Moneter dan Pengawasan Perbankan**
Salah satu perbedaan mendasar antara BI dan OJK adalah dalam hal wewenang terkait kebijakan moneter dan pengawasan perbankan.
- **Bank Indonesia** bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang mencakup pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, serta pengelolaan likuiditas di pasar uang. BI memiliki kewenangan untuk menetapkan instrumen moneter seperti giro wajib minimum (GWM), suku bunga, dan operasi pasar terbuka guna menjaga stabilitas moneter. Selain itu, BI juga dapat mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang likuiditas perbankan dan mekanisme pinjaman likuiditas.
- **OJK**, di sisi lain, memiliki tugas utama dalam hal pengawasan lembaga keuangan, termasuk perbankan. OJK mengawasi operasional perbankan untuk memastikan bahwa bank-bank beroperasi sesuai dengan regulasi dan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik. Pengawasan ini mencakup pengaturan tentang manajemen risiko, permodalan, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian.
### 4. **Hubungan BI dan OJK**
Meski memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, BI dan OJK tetap bekerja sama secara erat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kedua lembaga ini berbagi informasi dan berkoordinasi, terutama dalam hal pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial.
- **Makroprudensial**, yang berada di bawah BI, adalah upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, misalnya dengan mencegah risiko sistemik yang bisa mengancam stabilitas ekonomi.
- **Mikroprudensial**, yang berada di bawah pengawasan OJK, berfokus pada pengawasan terhadap individu lembaga keuangan, untuk memastikan bahwa masing-masing lembaga beroperasi secara sehat dan aman.
Koordinasi antara kedua lembaga ini sangat penting, terutama saat menghadapi potensi krisis keuangan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang melibatkan BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
### 5. **Kesimpulan**
Secara umum, perbedaan antara OJK dan Bank Indonesia terletak pada fokus dan lingkup tanggung jawab masing-masing. Bank Indonesia lebih berperan dalam menetapkan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem pembayaran, sedangkan OJK bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan. Meskipun berbeda, kedua lembaga ini saling melengkapi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia.
Kedua lembaga ini memiliki peran yang krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, dan melalui kerja sama yang solid, diharapkan mampu mencegah dan mengatasi krisis keuangan di masa depan.
